Nah ini kabar menggembirakan bagi PNS Golongan III, terhitung mulai 1 Januari 2011, peraturan Pemerintah Nomor 80 tanggal 20 Desember 2010 diberlakukan.. yang antara lain mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN/APBD yang diterima oleh PNS Golongan III atau TNI/POLRI berpangkat Perwira Muda. Yang berbeda dari peraturan sebelumnya dan yang menggembirakan adalah karena tarif pajaknya diturunkan dari 15% menjadi hanya 5%,. Secara singkat tarifnya adalh sebagai berikut :
Untuk PNS Golongan I dan II atau TNI/POLRI sederajat dikenakan tarif 0%
Untuk PNS Golongan III dan TNI/POLRI sederajat dikenakan tarif 5%
Untuk PNS Golongan IV dan TNI/POLRI sederajat tetap dikenakan tarif 15%
Untuk lebih lengkapnya.... Peraturan Pemerintahnya dapat di download melalui Link Berikut ini :
Bagi yang Bendaharawan yang mau merubah datanya dapt mempergunakan formulir perubahan data dan dikirim ke kantor pajak dimana dia terdaftar.
Perubahan itu dapat terjadi untuk berbagai macam alasan antara lain :
- Perubahan Nama bendahara
- Perubahan Alamat kantor
- Perubahan Nomor Telefon
- Perubahan faks.
- dan lain sebagainya yg berhubungan denggan Korespondensi
Nah.... kalo perubahan nama kantor, saya juga Bingung.. Apakah harus Menggunakan metode Perubahan aja atau dengan metode penghapusan kemudian di lanjutkan dengan penerbitan NPWP dengan nama kantor baru
Untuk mendownloadnya silahkan download di Link berikut Ini :
FORMULIR PERUBAHAN DATA BENDAHARA
Sesuai amanat UU PPh, maka pada tahun 2011 Fiskal Luar Negeri akan di hapus. FLN itu sendiri adalah pajak yang dibayar Orang Pribadi yg berusia 21 tahun ke atas saat mau berangkat ke luar negeri. Pajak tersebut di bayar melalui Unit Pelayanan FLN di Bandara Bandara international ataupun pelabuhan tempat menyeberang ke luar negeri.
Selama 2 tahun terakhir, masyarakat yg punya NPWP diberikan pembebasan atas pembayaran Fiskal LN, nah untuk tahun 2011 yg tidak punya NPWP pun tidak perlu lagi membayar Fiskal Luar Negeri
Bagi pengusaha yang bergerak dalm bidang jasa konstruksi yang kebanyak pelaksanaannya melalui proses penawaran di instansi Pemerintah, tentu sudah kenal kan dengan yang namanya SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF) atau yang di kalangan umum cuma biasa menyebutnya Fiskal ....
Nah agar para pengusaha tidak kesulitan atau terhambat dalam pengurusannay maka perlu dicermati syarat syarat yang harus di lampirkan sebelum ke Kantor pajak , Syarat Sayaratnya adalah :
- Permohonan Penerbitan SKF (dapat diperoleh di kantor pajak Setempat)
- Tanda Terima SPT tahunan dan FC SPT tahunan
- Tanda terima SPT masa (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) 3 Bulan terakhir
- FC SBU
- Bebas Tunggakan pajak sampai dengan Permohonan Fiskal di masukkan
- FC. SPPT dan STTS Tahun Berjalan dan atau tahun sebelumnya
Selaian itu, anda juga harus mempersiapkan data pendukung, kali aja kantor pajak minta :
- Data Equalisasi PPh dan PPN tahun sebelumnya
- Fc Kontrak Pekerjaan tahun sebelumnya
Nah ini kabar menggembirakan bagi PNS Golongan III, terhitung mulai 1 Januari 2011, peraturan Pemerintah Nomor 80 tanggal 20 Desember 2010 diberlakukan.. yang antara lain mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN/APBD yang diterima oleh PNS Golongan III atau TNI/POLRI berpangkat Perwira Muda. Yang berbeda dari peraturan sebelumnya dan yang menggembirakan adalah karena tarif pajaknya diturunkan dari 15% menjadi hanya 5%,. Secara singkat tarifnya adalh sebagai berikut :
