SERBA SERBI PAJAK

DJP Raih Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2011

2011-07-05T11:40:00.001+08:00

Rabu malam, tanggal 1 Juni 2011 lalu di Hotel Bidakara Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak memborong penghargaan di ajang bergengsi pada malam penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2011 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Malam penghargaan yang dihadiri lebih seribu orang dari kalangan praktisi Contact Center di antaranya dari Bank Central Asia, Bank Mandiri, Avaya, Infomedia, Indosat, Telkom Indonesia, Huawei, Bakrie Telecom, BRI, 168 Solution, Pertamina, PT KAI, PT AXA Mandiri, Ditjen Pajak dan lain-lain, demikian meriah dan ditunggu-tunggu oleh peserta dan hadirin untuk mendengarkan pembacaan penerima penghargaan.

Ajang penghargaan ini diadakan setiap tahun dimulai sejak tahun 2007 dengan jumlah peserta yang meningkat dari tahun ke tahun. Kring Pajak 500200 baru mulai mengikuti ajang tersebut tahun 2009 dan ketika itu meraih penghargaan sebagai Institusi Pemerintah yang pertama kali memiliki Contact Center. Tahun 2010 lalu DJP mengirimkan empat orang untuk dua katagori dan berhasil meraih dua penghargaan, yaitu satu Platinum untuk kategori The Best Agent Inbound Below 100 Seat dan satu Silver untuk katagori The Best Supervisor.

Tahun 2011, ajang The Best Contact Center Indonesia diikuti oleh lebih dari 40 perusahaan swasta ternama dan beberapa perusahaan milik pemerintah dan sekitar 250 peserta untuk katagori individual. Lomba yang diadakan mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2011 tersebut memperlihatkan persaingan yang sangat ketat. Para peserta adalah orang-orang terbaik di institusinya. Kring Pajak 500200, tahun ini mengirimkan 15 orang untuk mengikuti delapan kategori lomba individual yaitu kategori: The Best Supervisor, The Best Team Leader, The Best Trainer, The Best Technical Support, The Best Quality Assurance, The Best Back Office, The Best Telemarketer dan The Best Agent.

Tahun ini Kring Pajak 500200 berhasil memboyong tujuh penghargaan individual yaitu satu Platinum (penghargaan tertinggi) sebagai The Best Quality Assurance yang diraih oleh Yosinta Suwastika, tiga Gold untuk The Best Back Office Operation oleh Adhy Putranto, The Best Inbound Agent oleh Putri Akhirina dan The Best Telemarketer (outbound agent) oleh Andy Fitriono, dua Silver sebagai The Best Agent olehSeptianTrisetyo Adi, The Best Quality Assurance oleh Nimas Fitriana dan satu Bronze sebagai The Best Supervisor yang diraih oleh Andri Ebenhard Panangian.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas N.E. Fatimah yang turut hadir menyemangati hingga acara usai, menyatakan bahwa prestasi yang sangat membanggakan ini merupakan sebuah bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi pemerintah yang concern terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan selalu mengedepankan kepuasan stakeholder. Ajang ini merupakan sebuah proses pencapaian yang dilakukan dengan kerendahan hati untuk memberikan jawaban atas keluhan, pendapat dan pandangan yang disampaikan masyarakat agar Ditjen Pajak terus memperbaiki diri. Kring Pajak 500200 menjadi salah satu unit kebanggaan Ditjen Pajak untuk membangun citra institusi menjadi lebih baik.

Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 beropini WDP (wajar Dengan Pngecualian )

2011-06-14T00:06:00.001+08:00

Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinionatas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Ketua BPK, Hadi Poernomo menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP tahun 2010 kepada Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/6).

BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. ”Jumlah Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini WTP dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL dari 84 KL,” ujar Hadi.

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut, dan Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal. Objek pemeriksaan BPK adalah LKPP Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk Tahun 2010, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP dengan empat permasalahan. Pertama, adanya permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu (1) Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan undang-undang PPN; (2) penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; (3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. Kedua, pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, yaitu (1) saldo Uang Muka dari rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian; (2) nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan (3) nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp 2,91 triliun dibandingkan reimbursement-nya. Ketiga, adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. Keempat, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset tetap yaitu (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun; (2) Aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada tujuh KL belum dilakukan IP; (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan (4) Pemerintah sampai saat ini belum dapat mengukur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, antara lain: (1) pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal; (2) inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas; (3) penerimaan hibah langsung oleh KL masih dikelola diluar mekanisme APBN; (4) Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP belum seluruhnya dilakukan IP, masih berbeda dengan laporan hasil IP, dan belum selaras dengan pencatatan pengguna barang; (5) pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS dan Aset Eks BPPN belum memadai; dan (6) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya).

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain adalah: (1) penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak sesuai UU PBB dan penetapannya tidak menggunakan data yang valid; (2) penyelesaian PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak menggunakan mekanisme sesuai UU PPN; (3) PNBP pada 41 KL minimal sebesar Rp368,97 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN; (4) pengalokasian dana penyesuaian tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas; dan (5) realisasi Belanja Barang di 44 KL sebesar Rp110,48 miliar dan USD63.45 ribu tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, tidak sesuai dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan mengungkapkan 35 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, terdapat 8 temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai saran BPK RI, dan 27 temuan sedang dalam proses tindaklanjut. Permasalahan yang sudah ditindaklanjuti diantaranya adalah (1) penyelarasan pencatatan pembiayaan dari penarikan utang luar negeri dengan dokumen sumber; (2) pengakuan kewajiban pemerintah atas program Tunjangan Hari Tua (THT); (3) penetapan kebijakan akuntansi selisih kurs dan pencatatan Aset KKKS.

Sementara itu permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain: (1) Penyempurnaan aplikasi penerimaan perpajakan; (2) Penyempurnaan mekanisme pelaporan hibah langsung kepada KL; (3) Penertiban pengelompokkan dalam penganggaran; (4) Perbaikan metode dan pencatatan hasil IP; dan (5) Perbaikan pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Opini atas LKKL yang merupakan bagian dari LKPP menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah Kementerian Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Opini atas LKPP dan LKKL tersebut diberikan BPK terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010 dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden kepada BPK RI. Selanjutnya, sesuai Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Oleh : Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan (disarikan dari berbagai sumber)

Formulir SPT Masa PPN 1111

2011-04-15T01:06:00.005+08:00

Tahun 2011 Formulir SPT Masa kembali berubah dengan nama Form 1111 dan diikuti dengan berbagai ketentuan seperti :

Formulirnya harus standar baik dari segi ukuran kertas berat kertas
Form diisi harus dengan huruf balok.. lebih bagus lagi dengan ketikan komputer
Tidak boleh membubuhkan tanda "-" strip dalam penulisan angka 0

Nah kemarin say dapat Formulir dalam bentuk PDF yang bisa diedit sehingga hasil cetaknnya Mantap dan memudahkan kita dalam mengisinya....

yang mau mendownloadnya silahkan di sini :

Download Formulir LP2P Tahun 2011

2011-04-15T00:41:00.004+08:00

Nah Bagi PNS Golongan III tentunya dah menjadi Rutinitas tiap tahun mengisi LP2P kan.... LP2P tahun 2011 agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini dilampiri dengan daftar kekayaan dan pake surat pernyataan...

Bagi para Pembaca dan googler yang membutuhkan file LP2P (Laporan Pajak pajak pribadi) dapat di download di sini :

LP2P 2011

LP2P BENTUK EXCELL DAN SURAT PERNYATAAN

Semoga Bermanfaat

Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari Kewajiban menyampaikan SPT Pajak penghasilan

2011-02-08T22:17:00.003+08:00

Wajib pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan netto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa pasal 25 dan SPT Tahunan
Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pasal 25

Sumber : Peraturan menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.03/2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD

2010-12-30T20:57:00.005+08:00

Nah ini kabar menggembirakan bagi PNS Golongan III, terhitung mulai 1 Januari 2011, peraturan Pemerintah Nomor 80 tanggal 20 Desember 2010 diberlakukan.. yang antara lain mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN/APBD yang diterima oleh PNS Golongan III atau TNI/POLRI berpangkat Perwira Muda. Yang berbeda dari peraturan sebelumnya dan yang menggembirakan adalah karena tarif pajaknya diturunkan dari 15% menjadi hanya 5%,. Secara singkat tarifnya adalh sebagai berikut :

Untuk PNS Golongan I dan II atau TNI/POLRI sederajat dikenakan tarif 0%
Untuk PNS Golongan III dan TNI/POLRI sederajat dikenakan tarif 5%
Untuk PNS Golongan IV dan TNI/POLRI sederajat tetap dikenakan tarif 15%

Untuk lebih lengkapnya.... Peraturan Pemerintahnya dapat di download melalui Link Berikut ini :

Downlod Di SINI

Formulir Perubahan data Wajib Pajak bendahara

2010-12-21T12:56:00.006+08:00

Bagi yang Bendaharawan yang mau merubah datanya dapt mempergunakan formulir perubahan data dan dikirim ke kantor pajak dimana dia terdaftar.

Perubahan itu dapat terjadi untuk berbagai macam alasan antara lain :

Perubahan Nama bendahara
Perubahan Alamat kantor
Perubahan Nomor Telefon
Perubahan faks.
dan lain sebagainya yg berhubungan denggan Korespondensi

Nah.... kalo perubahan nama kantor, saya juga Bingung.. Apakah harus Menggunakan metode Perubahan aja atau dengan metode penghapusan kemudian di lanjutkan dengan penerbitan NPWP dengan nama kantor baru

Untuk mendownloadnya silahkan download di Link berikut Ini :

FORMULIR PERUBAHAN DATA BENDAHARA

1 Januari 2011 Fiskal Luar Negeri di hapus bagi orang pribadi yg bertolak ke Luar Negeri

2010-12-21T08:04:00.002+08:00

Sesuai amanat UU PPh, maka pada tahun 2011 Fiskal Luar Negeri akan di hapus. FLN itu sendiri adalah pajak yang dibayar Orang Pribadi yg berusia 21 tahun ke atas saat mau berangkat ke luar negeri. Pajak tersebut di bayar melalui Unit Pelayanan FLN di Bandara Bandara international ataupun pelabuhan tempat menyeberang ke luar negeri.

Selama 2 tahun terakhir, masyarakat yg punya NPWP diberikan pembebasan atas pembayaran Fiskal LN, nah untuk tahun 2011 yg tidak punya NPWP pun tidak perlu lagi membayar Fiskal Luar Negeri

Syarat-Syarat Mengurus SURAT KETERANGAN FISKAL

2010-12-20T13:12:00.002+08:00

Bagi pengusaha yang bergerak dalm bidang jasa konstruksi yang kebanyak pelaksanaannya melalui proses penawaran di instansi Pemerintah, tentu sudah kenal kan dengan yang namanya SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF) atau yang di kalangan umum cuma biasa menyebutnya Fiskal ....

Nah agar para pengusaha tidak kesulitan atau terhambat dalam pengurusannay maka perlu dicermati syarat syarat yang harus di lampirkan sebelum ke Kantor pajak , Syarat Sayaratnya adalah :

Permohonan Penerbitan SKF (dapat diperoleh di kantor pajak Setempat)
Tanda Terima SPT tahunan dan FC SPT tahunan
Tanda terima SPT masa (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) 3 Bulan terakhir
FC SBU
Bebas Tunggakan pajak sampai dengan Permohonan Fiskal di masukkan
FC. SPPT dan STTS Tahun Berjalan dan atau tahun sebelumnya

Selaian itu, anda juga harus mempersiapkan data pendukung, kali aja kantor pajak minta :

Data Equalisasi PPh dan PPN tahun sebelumnya
Fc Kontrak Pekerjaan tahun sebelumnya

Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

2010-11-29T22:46:00.003+08:00

DPP PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi :
Pegawai tetap
Penerima Pensiun Berkala
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000
Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan
Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 150.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender tidak melebihi Rp. 1.320.000
50% dari jumlah penghasilan bruto, yg berlaku bagi bukan pegawai yg menerima imbalan yg tidak berkesinambungan
Jumlah Penghasilan bruto yg berlaku bagi penerima penghasilan selain tersebut di atas

Pemerintah bebaskan PPN tiket angkutan

2010-11-29T22:09:00.003+08:00

JAKARTA. Pemerintah memastikan tiket angkutan umum di jalan raya tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penegasan itu tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak No. SE-119/PJ/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan.

Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah, surat edaran ini sebetulnya cuma penegasan aturan sebelumnya soal pembebasan PPN pada tiket angkutan di darat. "Penegasan ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi penyedia jasa angkutan umum tersebut, dan juga bagi petugas pajak. Sehingga tidak akan terjadi lagi perbedaan penafsiran," jelas Iqbal, Selasa (23/11).

Sebelum muncul surat edaran tersebut, pembebasan tiket angkutan darat sudah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Beleid tahun 2003 tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK03/2006. Nah, surat edaran tersebut menegaskan kembali PMK Nomor 28 Tahun 2006 tersebut.

Nah, yang termasuk angkutan darat di sini adalah kereta api serta semua kendaraan angkutan umum penumpang dan barang dengan menggunakan pelat kuning bertuliskan cat hitam. Angkutan umum yang tidak memiliki trayek tetap, tiket alias ongkosnya juga bebas PPN selama memakai pelat kuning dengan tulisan cat hitam.

Belum ada tanggapan dari pengusaha angkutan darat soal ini. Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Jalan Raya (Organda) Eka Sari Lorena masih belum menjawab panggilan dan pesan singkat telepon dari KONTAN.

Yang jelas, insentif ini menambah daftar keringanan pajak di industri transportasi. Akhir Oktober lalu, Dirjen Pajak juga membebaskan PPN impor kapal. Beleid itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 46/2010 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas PPN Atas Impor Atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional.

Harian Kontan, 24 Nopember 2010

BI akan usulkan insentif pajak untu perbankan syariah

2010-11-29T22:06:00.001+08:00

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berniat mengusulkan beberapa insentif pajak yang bisa dinikmati oleh industri perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan industri perbankan syariah bisa lebih terdorong.
Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menuturkan, undang-undang yang ada saat ini sejatinya sudah cukup memberikan kejelasan atas status pajak beberapa produk-produk syariah. Namun, undang-undang tersebut baru sebatas memberikan persamaan perlakuan alias tax neutrality. Sedangkan bentuk insentif pajak khusus bagi produk perbankan syariah sejauh ini belum ada.

"Beberapa insentif barangkali bisa diberikan atau yang hendak kami usulkan untuk produk-produk tertentu di bank syariah yang akan kita buktikan melalui riset risikonya rendah, jadi nanti selain kami turunkan ATMR nya apa bisa juga pajaknya diturunkan sehingga benar-benar jelas keberpihakannya. Mungkin itu yang akan kami usulkan (pada pemerintah)," ujar Halim di Jakarta, Rabu (24/11).

Halim menilai, dengan adanya pemberian insentif pajak untuk industri perbankan syariah, dia yakin ini bisa memberikan dorongan besar agar perbankan syariah semakin berkembang. BI pada dasarnya, kata Halim, ingin agar upaya pendorongan perbankan syariah dan ekonomi syariah bisa menjadi agenda nasional. Dus, ini memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tak terkecuali pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur masalah perpajakan.

Kontanonline.com,      24 Nopember 2010

DJP Uber Pajak melalui Peserta Lelang Pengadaan barang

2010-11-29T22:04:00.001+08:00

JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menekan kebocoran penerimaan pajak. Upaya terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengatasi kebocoran adalah mengintegrasikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke sistem lelang online atau e-pengadaan pemerintah (SePP). 
 Untuk merealisasikannya, Ditjen Pajak menggandeng Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementrian komunikasi dan Informatika (Kominfo). Maklum, Kominfo yang berwenang tentang sistem SePP. Keduanya telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) soal integrasi itu. Dengan MoU ini, Ditjen Pajak berharap bisa mencegah kebocoran penerimaan karena proses tender yang tidak normal.
Ditjen Pajak M. Tjiptardjo yakin, kerjasama ini merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk bertukar data dan informasi. Sehingga, data yang dimiliki Ditjen Aplikasi Telematika, seperti data peserta lelang, instansi penyedia lelang, nilai kontrak dan pemenang lelang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pajak.
Tjiptardjo mengatakan, ia belum tahu persis berapa sebenarnya kebocoran penerimaan pajak dari pajak atas belanja barang dan modal pemerintah saat ini. "Saya tidak bisa bicara karena harus ada datanya, tetapi kalau pengamat menyebut ada 30%-an,"katanya, kemarin (25/11).
Ia bilang, integrasi data ini merupakan langkah awal pengembangan interoperabilitas nasional. Melalui interoperabilitas sistem yang terintegrasi, proses verifikasi data NPWP penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara online. Disamping itu, Ditjen Pajak pun bisa mendapat informasi nilai pengadaan serta pemenang tender. "Data itu nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pajak serta melakukan verifikasi pada saat perusahaan pemenang tender membayar pajak,"kata Tjiptardjo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menambahkan, proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui transaksi elektronik sangat transparan. Proses pengadaan barang dan jasa dengan elektronik ini akan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini nantinya bisa mendorong penerimaan pajak,"ucapnya.   Saat ini baru lima instansi yang aktif memanfaatkan SePP  dalam pengadaan barang/jasa. Mereka adalah Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan PT Taspen. Total nilai pengadaan melalui SePP per 19 November 2010 tercatat Rp 17,2 triliun. Adapun penyedia barang/jasa yang telah terdaftar untuk ikut paket pengadaan berjumlah 3.481 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi.

Harian Kontan,      26 Nopember 2010

Pentingnya Tax Holiday di Indonesia

2010-11-29T22:00:00.002+08:00

JAKARTA - Perkembangan perekonomian menempatkan dunia usaha kita seperti sapi perah. Pajak berganda tampak menjadi momok yang menahan laju pertumbuhan dunia usaha. "Kita disuruh bekerja, merekrut tenaga kerja, berjuang untuk eksis, tetapi di kejar-kejar pajak ini-pajak itu. Itu overlapping, namanya pajak berganda," ungkap Ketua Komite Tetap Bidang Investasi Kadin indonesia, Muhammad Solikin saat dihubungi okezone akhir pekan lalu.

Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena terdapat sistem tax holiday. Tax holiday, merupakan pemberian insentif penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Namun sistem ini belum dapat diterapkan di Indonesia. Padahal pemberian insentif ini dinilai dapat mendorong laju investasi.

"Saat ini pemerintah hanya memikirkan keuntungan langsung. Padahal dengan tax holiday keuntungannya besar untuk jangka panjang. Kita korbankan pajak lima tahun saja misalnya, berapa karyawan yang anaknya bisa makan atau beli susu dari uang perusahaan?" tanyanya.

Tax holiday juga dapat mengembangkan perusahaan karena bisa menggaet investor. "Sebenernya pemerintah tidak cermat memandang hal ini, tax holiday tidak haram bagi negara kita, di negara lain juga berlaku," imbuhnya.

"Kita saja kalau ingin menarik gadis cantik, ya kita harus pakai modal kan? Harus berkorban dulu biar dapat cewek cantik, begitu juga dengan investor," tambahnya.

Tax holiday, lanjutnya memang harus dibicarakan secara rasional, faktual, dan implementatif. "Sekarang ini pemerintah bisanya cuma konsep doang, konsep soal butuh investor. Tapi kenyataannya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Di Negara ini investornya dibunuh, kalo tax holiday kan harusnya service buat investor, sebagai pnghargaan buat mereka untuk tertarik datang ke indonesia," pungkasnya.

okezone.com, 28 Nopember 2010

UNDANG-UNDANG PPSP

2010-11-29T21:48:00.000+08:00

SUSUNAN DALAM SATUNASKAH

UNDANG-UNDANGMENGENAI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURATPAKSA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1.	Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurutketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3.	Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak danmemenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.
4.	Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5.	Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat danmemberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketikadan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, SuratPencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, PembatalanLelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untukpenagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagianatau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6.	JurusitaPajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihanseketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan danpenyanderaan.
7.	PengadilanNegeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakanpenagihan pajak dilaksanakan.
8.	Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuksanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.
9.	PenagihanPajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajakdan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkanpencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barangyang telah disita.
10.	SuratTeguran, Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis adalah suratyang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada WajibPajak untuk melunasi utang pajaknya.
11.	PenagihanSeketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan olehJurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempopembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, MasaPajak, dan Tahun Pajak.
12.	SuratPaksa adalah suratperintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13.	Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang,Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14.	Penyitaanadalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, gunadijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturanperundang-undangan.
15.	ObjekSita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16.	Barangadalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17.	Lelangadalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secaralisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18.	KantorLelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19.	RisalahLelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangatau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan lelang.
20.	Pencegahan adalah larangan yangbersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dariwilayah Negara Republik Indonesiaberdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
21.	Penyanderaanadalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak denganmenempatkannya di tempat tertentu.
22.	Gugatanatau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak ataukepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yangbersangkutan.
23.	KepalaDaerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24.	PemerintahDaerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempattindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25.	Menteriadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26.	Hari adalah hari kalender.

Penjelasan Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II

PEJABAT DAN JURUSITAPAJAK

Pasal 2

(1)	Menteriberwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
(2)	KepalaDaerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
(3)	Pejabatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
	a.	mengangkatdan memberhentikan Jurusita Pajak;
	b.	menerbitkan:
		1)	SuratTeguran, Surat Peringatan atau suratlain yang sejenis;
		2)	SuratPerintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
		3)	Surat Paksa;
		4)	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
		5)	Surat Perintah Penyanderaan;
		6)	Surat Pencabutan Sita;
		7)	PengumumanLelang;
		8)	Surat Penentuan Harga Limit;
		9)	PembatalanLelang; dan
		10)	surat lain yang diperlukan untukpelaksanaan penagihan pajak.

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan inimemberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusatantara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KepalaKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajakpusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masukdan Cukai.

Ayat (2)

Kewenanganmenunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Yang dimaksuddengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas PendapatanDaerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerahadalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, danPajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentangpemberian kewenangan kepada Pejabat di bidang penagihan pajak untuk mengangkatdan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan SuratTeguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, SuratPenentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, atau menerbitkan surat lain.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untukpelaksanaan penagihan pajak antara lain suratpermintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, suratpermintaan bantuan kepada kepolisian atau suratpermintaan pencegahan.

Pasal 3

(1)	Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat.
(2)	Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentiansebagai Jurusita Pajak ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1) dan Ayat (2)

Jurusita Pajak dalam melaksanakantugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang samakedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhisyarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikanserendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telahmengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak.

Dengan pertimbangan bahwa JurusitaPajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupunPejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan danpemberhentian Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman padasyarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Sebelummemangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agamaatau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji dengansungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atautidak langsung, dengan menggunakan nama atau caraapapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa punjuga.

Sayabersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidaklangsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa sayaakan setia kepada dan akan mempertahankan sertamengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negaraRepublik Indonesia.

Penjelasan Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

(1)	JurusitaPajak bertugas:
	a.	melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
	b.	memberitahukan Surat Paksa;
	c.	melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
	d.	melaksanakan penyanderaanberdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
(2)	JurusitaPajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tandapengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
(3)	Dalammelaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semuaruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objeksita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal PenanggungPajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objeksita.
(4)	Dalammelaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian,Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan,Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
(5)	JurusitaPajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecualiditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud denganmemberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepadaPenanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajakmelaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabatsesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

Ayat (2)

Ketentuan inimengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapidengan kartu tanda pengenal yang diterbitkanoleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwayang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untukmelaksanakan tindakan penagihan pajak.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenanganJurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang adadi tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak denganmemperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat,misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenanganini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahansebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakantugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya,dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaanpenyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah,Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau PemerintahDaerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan ataudokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal lautdengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat JenderalPerhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajakmelaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, namun apabiladalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, misalnya, di Jakarta,maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita Pajak dapatmelaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajakdari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat melaksanakan penyitaan barangPenanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak JakartaPasar Minggu.

Pasal 6

(1)	JurusitaPajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggaljatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligusyang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
	a.	PenanggungPajak akan meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
	b.	PenanggungPajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangkamenghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yangdilakukannya di Indonesia;
	c.	terdapattanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, ataumenggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikiatau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
	d.	badanusaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
	e.	terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihakketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(2)	SuratPerintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
	a.	namaWajib Pajak, atau nama Wajib Pajak danPenanggung Pajak;
	b.	besarnyautang pajak;
	c.	perintahuntuk membayar; dan
	d.	saat pelunasan pajak.
(3)	SuratPerintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitanSurat Paksa.

Penjelasan Pasal6

Ayat (1)

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalahpenagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruhutang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika danSekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada PenanggungPajak.

Dalam hal diketahui oleh JurusitaPajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atauterdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badanusahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki ataudikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dansekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milikPenanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapattanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi ataumenjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

BAB III

SURAT PAKSA

Pasal 7

(1)	SuratPaksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)	SuratPaksa sekurang-kurangnya harus memuat:
	a.	namaWajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
	b.	dasarpenagihan;
	c.	besarnyautang pajak; dan
	d.	perintah untuk membayar.

Penjelasan Pasal7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas danefisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikankekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapatdilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukanbanding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

(1)	Surat Paksa diterbitkan apabila:
	a.	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
	b.	terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketikadan sekaligus; atau
	c.	Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantumdalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
(2)	Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabilaPenanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuhtempo pembayaran.

Penjelasan Pasal8

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkansetelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yangsejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligusSurat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitanSurat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yangsejenis.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lainyang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upayapenagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya,karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajakatas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur ataumenunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Olehkarena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudianPenanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusanpersetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapatditerbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lainyang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

(1)	Dalamhal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain,Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
(2)	SuratPaksa pengganti sebagaimana dimaksud dalamayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang samadengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Penjelasan Pasal9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengaturbahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian,kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak,tidak terbaca atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapatdiketemukan lagi, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksapengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 10

(1)	SuratPaksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan SalinanSurat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(2)	PemberitahuanSurat Paksa sebagaimana dimaksud dalamayat(1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yangmenerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
(3)	SuratPaksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
	a.	PenanggungPajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
	b.	orangdewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usahaPenanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapatdijumpai;
	c.	salahseorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya,apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;atau
	d.	para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal duniadan harta warisan telah dibagi.
(4)	SuratPaksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
	a.	pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
	b.	pegawaitetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabilaJurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalamhuruf a.
(5)	Dalamhal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator,Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajakdinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukankepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, ataulikuidator.
(6)	Dalamhal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hakdan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerimakuasa dimaksud.
(7)	Apabilapemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksadisampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
(8)	Dalamhal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya,tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakandengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yangmenerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkandengan Keputusan Menteri atau KeputusanKepala Daerah.
(9)	Dalamhal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabatdimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempatpelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteriatau Keputusan Kepala Daerah.
(10)	Pejabatyang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalamayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telahdilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
(11)	Dalam halPenanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4)menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksadimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak maumenerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
(12)	Pengajuankeberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan SuratPaksa

Penjelasan Pasal10

Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuataneksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepadaPenanggung Pajak oleh Jurusita Pajakdilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihakmenandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telahdiberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpandi kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap WajibPajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, SuratPaksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antaralain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebandingdengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepadawali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberitahuan Surat Paksa terhadapbadan dapat disampaikan:

-	untuk perseroan terbatas kepadapengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yangnyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan ataumengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. PengertianKomisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisarisdan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris.Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendaliatau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruhpemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
-	untukBentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggungjawab;
-	untukbadan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orangyang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawabatas perusahaan dimaksud;
-	untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan danmengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Huruf b

Pengertian pegawai tetap adalahpegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubunganmasyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksuddengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yangmenerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidakmenjumpai seorangpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), SalinanSurat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajakmelalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat SekretarisKelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnyaSalinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabatdimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Menyimpang dari ketentuantersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerjaPejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabatdimaksud dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan SuratPaksa di luar wilayah kerjanya tanpa harusmeminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri,maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dapatlangsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa ditempat Penanggung Pajak di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanpa harus meminta bantuan Kepala Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolakmenerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajaksedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dandicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolakmenerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksadianggap telah diberitahukan.

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaanpenagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan denganKeputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 11

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapatdilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluhempat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10.

PenjelasanPasal 11

Jangka waktu 2(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepadaPenanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksayang bersangkutan.

BAB IV

PENYITAAN

Pasal 12

(1)	Apabilautang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan.
(2)	Penyitaandilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
(3)	Setiapmelaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yangditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
(3a)	Dalamhal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sitaditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
(4)	WalaupunPenanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengansyarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dariPemerintah Daerah setempat.
(5)	Dalamhal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimanadimaksud dalamayat (4), BeritaAcara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
(6)	BeritaAcara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun PenanggungPajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimanadimaksud dalamayat (3).
(7)	SalinanBerita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak ataubarang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barangtidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
(8)	Atasbarang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran para saksidimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sitamerupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaanbarang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepadaPejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnyamemuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak,nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita AcaraPelaksanaan Sita:

-	untuk perseroan terbatas oleh pengurusmeliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yangnyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan ataumengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. PengertianKomisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisarisdan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris.Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendaliatau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruhpemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
-	untukBentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggungjawab;
-	untukbadan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur,pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikanserta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
-	untuk yayasan oleh ketua, atau orangyang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud. Penandatangananini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawabatas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka jugadapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).

Ayat (4)

Salah seorangsaksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahanatau Sekretaris Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaansita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sitaharus memuat alasan ketidakhadiran Penanggung Pajak. Diperlukannyasaksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator.Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetapsah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnyaterhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara PelaksanaanSita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapatditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atausebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan ataupemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumumanbahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri olehPenanggung Pajak.

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajaktidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Penjelasan Pasal 13

Ketentuan ini sejalandengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang,antara lain, mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaanpenagihan pajak. Oleh karena itu, penyitaan tetap dapatdilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Pasal 14

(1)	Penyitaandilaksanakan terhadap barangmilikPenanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatkedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tanganpihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
	a.	barangbergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu, obligasi saham, atau suratberharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; danatau
	b.	barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapaldengan isi kotor tertentu.
(1a)	Penyitaanterhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milikperusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain.
(2)	Penyitaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barangyang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajakdan biaya penagihan pajak.
(3)	Haklainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaanadalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapatdilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempattinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lainmaupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnyapenyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaantertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergeraktanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaantertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapatdijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyainilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertiankepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak gunabangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaanberada ditangan pihak lain, misalnya, disewakan ataudipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungansebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan,digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (1a)

Pada dasarnyapenyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barangtersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukanatau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milikperusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milikpengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modalatau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalammemperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikanjumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidakdapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam haltertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Ayat (3)

Ketentuan inidiperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan objek sita berupa hak lainnyasebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

(1)	Barang bergerak milik PenanggungPajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
	a.	pakaiandan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajakdan keluarga yang menjadi tanggungannya;
	b.	persediaanmakanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yangberada di rumah;
	c.	perlengkapanPenanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
	d.	buku-bukuyang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alatyang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
	e.	peralatandalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atauusaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah); atau
	f.	peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajakdan keluarga yang menjadi tanggungannya.
(2)	Perubahanbesarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf editetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
(2a)	Dalamhal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan daripenjualan secara lelang.
(3)	Penambahanjenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksuddalamayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 15

Pengertian makanandan minuman termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal PenanggungPajak dan atau keluarganya sakit. Sedangkan obat-obatan untukdiperdagangkan tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan dari penyitaan.

Pasal 16

Barang yang telah disitadititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajakbarang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat ataudi tempat lain.

Penjelasan Pasal 16

Meskipun barangyang telah disita penguasaannya beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat,penyimpanannya dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya, tanah dan ataubangunan.Namun, ada barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dariJurusita Pajak, penyimpanannya dapat dititipkan pada bank, atau kantor pegadaian, atau disimpan di kantor Pejabat sepertiperhiasan atau peralatan elektronik.

Pasal 17

(1)	Penyitaanterhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, ataubentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiranterlebih dahulu.
(2)	Dalamhal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar,salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempatkepemilikan barang dimaksud terdaftar.
(3)	Dalamhal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannyabelum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara PelaksanaanSita kepada Pemerintah Daerah danPengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempatitu.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Penyitaan atas kekayaan PenanggungPajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itudilaksanakan dengan cara pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannyamengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Ayat (2)

Penyitaan barang yangkepemilikannya terdaftar seperti kendaraan bermotor diberitahukan kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia; tanah diberitahukan kepada BadanPertanahan Nasional; penyitaan kapal laut dengan isi kotor tertentu diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.Pemberitahuan ini dimaksudkan agar barang sitaan dimaksudtidak dapat dipindahtangankan sebelum utang pajak beserta biaya penagihan pajakdan biaya lainnya dilunasi oleh Penanggung Pajak. Pemberitahuandilakukan dengan penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (3)

Atas penyitaan barang tidakbergerak, misalnya, tanah yang kepemilikannya belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, BeritaAcara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanahdimaksud. Penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita kePengadilan Negeri dimaksudkan untuk didaftarkan kepada kepaniteraan PengadilanNegeri. Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerahsetempat selanjutnya mengumumkan penyitaan dimaksud.

Pasal 18

(1)	Terhadapbarang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang buktidalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampirisurat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabilaproses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang buktidikembalikan kepada Penanggung Pajak.
(2)	Kejaksaanatau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan SuratPaksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikankepada Penanggung Pajak.
(3)	Dalamhal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikankepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaanterhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan inidimaksudkan agar penyitaan dapat dilaksanakan sebelum barang dikembalikankepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Kejaksaan atau Kepolisianlalai memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, sehubungandengan akan dikembalikannya barang yangdisita kepada Penanggung Pajak, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

(1)	Penyitaan tidak dapat dilaksanakanterhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
(2)	Terhadapbarang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajakmenyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
(3)	PengadilanNegeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkanbarang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
(4)	Instansilain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disitadimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
(5)	PengadilanNegeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagianhasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negarauntuk tagihan pajak.
(6)	Hakmendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecualiterhadap:
	a.	biayaperkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatubarang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
	b.	biayayang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
	c.	biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan danpenyelesaian suatu warisan.
(7)	Putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh PengadilanNegeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasillelang

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untukmemberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita olehPengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang,tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud denganinstansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukanpenyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa olehJurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenangdimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukanbahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untukpelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

PengadilanNegeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkanbahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utangpajak.

Dengan demikian, berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yangberkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukanNegara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atasbarang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biayaperkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatubarang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkanuntuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-matadisebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasilpenjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayarbiaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapanPengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaandengan memperhatikan hak mendahulu untuk tagihan pajak, apabila putusandimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Negerisegera mengirimkan putusannya ke Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasarpembagian hasil lelang.

Pasal 20

(1)	Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkanSurat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanyameliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lainoleh Keputusan Menteri atau KeputusanKepalaDaerah.
(2)	Dalamhal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapimasih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabatyang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untukmenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
(3)	Pejabatyang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segerasetelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan berita Acara Pelaksanaan Sita

Penjelasan Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sitaberada di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuankepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud. Menyimpang dari ketentuantersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerjaPejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabatdimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan danmemerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sitayang berada di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabatsetempat.

Contoh :

Dalam hal telah ada keputusanMenteri, maka Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman dapatlangsung melaksanakan penyitaan terhadap objeksita yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok tanpameminta bantuan dari Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta TanjungPriok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agarPejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaandan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barangyang berada jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih beradadalam wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Negara dan Daerah di Jakarta yangwilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan penyitaanterhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak PerusahaanNegara dan Daerah dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan PajakKupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Penyitaan tambahan dapatdilaksanakan apabila:

a.	nilaibarang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainyatidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
b.	hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untukmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penjelasan Pasal 21

Ketentuanini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadapbarang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilaibarang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak danbiaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebihdari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak danbiaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 22

(1)	Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telahmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilanatau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan laindengan KeputusanMenteri atauKeputusanKepala Daerah.
(2)	Pencabutansita sebagaimana dimaksud dalamayat(1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
(3)	Dalamhal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar,tindasan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barangtersebut terdaftar.

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sitakarena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan,misalnya, objek sita terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksuddengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari peradilan umum. Putusanperadilan umum, misalnya, putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadapkepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak,misalnya, putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Ketentuan ini dimaksudkan agar instansitempat barang tersebut terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barangdimaksud telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepadaPenanggung Pajak.

Contoh :

dalam hal penyitaantanah dan bangunan, tindasan Surat Pencabutan Sita di sampaikan kepada BadanPertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.

Pasal 23

(1)	PenanggungPajak dilarang:
	a.	memindahkanhak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan,menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
	b.	membebanibarang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasanutang tertentu;
	c.	membebanibarang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untukpelunasan utang tertentu; dan atau
	d.	merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinanBerita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
(2)	dihapus

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yangdisita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka PenanggungPajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkanhak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan,mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Selain itu,Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan haktanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangandimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikantermasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lainsehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi ditempat sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata carapenyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PenjelasanPasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

(1)	Apabilautang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelahdilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secaralelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
(2)	Barangyang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekeningkoran, obligasi, saham, atau suratberharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain,dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)	Barangyang disita sebagaimana dimaksud dalamayat(2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengancara:
	a.	uangtunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
	b.	depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah ataspermintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
	c.	obligasi,saham, atau suratberharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek ataspermintaan Pejabat;
	d.	obligasi,saham, atau suratberharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual olehPejabat;
	e.	piutangdibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dariPenanggung Pajak kepada Pejabat;
	f.	penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuanpengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
(4)	Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biayapenagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2).
(5)	Ketentuanmengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelangsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

SekalipunPenanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihanpajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapatdilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpandi bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan denganmengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat pelaksanaan penagihanpajak sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit danpenuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari hasilpenjualan merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

(1)	Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas)hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
(1a)	Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
(1b)	Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kalidan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
(1c)	Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harusdiumumkan melalui media massa.
(2)	Pejabatbertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaanlelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
(3)	Pejabatatau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepasatau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
(4)	Pejabatdan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
(5)	Laranganterhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yangdilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalamketurunan garis lurus, serta anak angkat.
(6)	Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalamayat (4), dikenakansanksi sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(7)	Perubahanbesarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimanadimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau KeputusanKepala Daerah

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan inidimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajaknyasebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai denganketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahuluidengan Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelangbersama-sama barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untukbarang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak padapengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (1c)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massamisalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum,misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran Pejabat atau yang mewakilinyadalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk menentukan dilepas atau tidaknyabarang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembelilelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.

Selain itu,kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk menghentikanlelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan pajakdan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

(1)	Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukanoleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
(2)	Lelangtetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
(3)	Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telahmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusanpengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakantindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun WajibPajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapatdilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaanbarang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, makaPejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disitadimaksud.Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukanbahwa barang yang disita akan dijual secara lelangpada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupuntanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnyalelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajakdan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yangmengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atauputusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak ataspelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnahkarena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupunutang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 28

(1)	HasilLelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yangbelum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
(1a)	Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokoklelang.
(2)	Dalamhal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biayapenagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabatwalaupun barang yang akan dilelang masih ada.
(3)	Sisabarang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepadaPenanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
(4)	Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakansanksi sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(5)	HakPenanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dankepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasarpendaftaran dan pengalihan hak.

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Mengingat pelaksanaan penagihanpajak sampai penjualan barang sitaan secara lelang mengalami proses yangpanjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satupersen) dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (2)

Tujuan utamalelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetapmemberi perlindungan kepada Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakansecara berlebihan.Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungiPenanggung Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukanpenjualan secara lelang. Sisa barang sitaan besertakelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajaksegera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telahselesai dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual.Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang danjuga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harusdiberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakanbukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB V

PENCEGAHAN DANPENYANDERAAN

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajakyang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalammelunasi utang pajak.

Penjelasan Pasal 29

Pencegahandiperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidaksewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikansyarat-syarat, baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupunyang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam melunasi utangpajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif danhati-hati.

Pasal 30

(1)	Pencegahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabatatau atasan Pejabat yang bersangkutan.
(2)	Keputusanpencegahan memuat sekurang-kurangnya:
	a.	identitasPenanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
	b.	alasanuntuk melakukan pencegahan; dan
	c.	jangka waktu pencegahan.
(3)	Jangkawaktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapatdiperpanjang untuk selama lamanya 6(enam) bulan.
(4)	Keputusanpencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PenanggungPajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasanPejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.
(5)	Pencegahandapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajakbadan atau ahli waris.

Penjelasan Pasal 30

Ayat (1)

Pelaksanaan pencegahan hanya dapatdilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992tentang Keimigrasian yang, antara lain, menentukan bahwa yang berwenang danbertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri sepanjang menyangkut urusanpiutang negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Pencegahan terhadap PenanggungPajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaanpenagihan pajak.

Penjelasan Pasal 31

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utangpajak hapus apabila sudah dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian,pencegahan Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap Penanggung Pajak telahdilakukan pencegahan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapatdilaksanakan.

Pasal 32

Pencegahan dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 32

Yang dimaksuddengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 9Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 33

(1)	Penyanderaanhanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajaksekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukanitikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
(2)	Penyanderaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan SuratPerintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izintertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3)	Masapenyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapatdiperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(4)	SuratPerintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
	a.	identitasPenanggung Pajak;
	b.	alasanpenyanderaan;
	c.	izinpenyanderaan;
	d.	lamanyapenyanderaan; dan
	e.	tempat penyanderaan.
(5)	Penyanderaantidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atausedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
(6)	Besarnyajumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubahdengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 33

Ayat(1)

Penyanderaan merupakan salah satuupaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadapkebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

Agar penyanderaan tidakdilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikansyarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harusmemenuhi utang pajak dalam jumlahtertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baikPenanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihanpajak sampai dengan Surat Paksa. Dengan demikian, Pejabatmendapatkan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahanpertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati,dan merupakan upaya terakhir.

Ayat (2)

Persyaratan izinpenyanderaan dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksudkanagar penyanderaan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, Pejabat tidakboleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat izin tertulisdari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

(1)	PenanggungPajak yang disandera dilepas:
	a.	apabilautang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
	b.	apabilajangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telahterpenuhi;
	c.	berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
	d.	berdasarkanpertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2)	SebelumPenanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukansecara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalamSurat Perintah Penyanderaan.
(3)	PenanggungPajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaanhanya kepada Pengadilan Negeri.
(4)	Dalamhal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkandan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik danganti rugi atas masa penyanderaan yangtelah dijalaninya.
(5)	Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp100.000,00 (seratus riburupiah) setiap hari.
(6)	Perubahanbesarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan olehMenteri.
(7)	PenanggungPajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaansetelah masa penyanderaan berakhir.

Penjelasan Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Penyanderaan terhadap PenanggungPajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaanpenagihan pajak.

Penjelasan Pasal 35

Berdasarkanperaturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah dibayar lunas atau karenakedaluwarsa. Dengan demikian, penyanderaan Penanggung Pajaktidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipunterhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penyanderaan, tindakan penagihanpajak tidak terhenti dan tetap dilaksanakan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak,dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 36

Sebelum tempat penyanderaan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah,Penanggung Pajak yang disandera dititipkan sementara di rumah tahanan negara.

BAB VI

GUGATAN

Pasal 37

(1)	Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan, atau PengumumanLelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
(1a)	Dalamhal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan,Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepadaPejabat.
(1b)	Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) palingbanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(1c)	Perubahanbesarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan denganKeputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
(2)	Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
(3)	dihapus

Penjelasan Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan inidimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukangugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setujudengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Permohonan gantirugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Pejabattempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atauPengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan gantirugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hariuntuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuanSurat Paksa kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untukPengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian,lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejakPengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidakmengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

(1)	Sanggahanpihak ketigaterhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri.
(2)	Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secaratertulis kepada Pejabat.
(3)	Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadapbarang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalamayat (2).
(4)	Sanggahanpihak ketigaterhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelangdilaksanakan.

Penjelasan Pasal38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapatmengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajakmelalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorangpembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung,maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telahterjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihakketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelumlelang dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUANKHUSUS

Pasal 39

(1)	PenanggungPajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabatterhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelangdan Surat Penentuan Harga Limit yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
(1a)	Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejaktanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harusmemberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
(1b)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a)Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggapdikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
(2)	Pejabatkarena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atausurat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat PerintahPenyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
(3)	Tindakanpelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruandibetulkan oleh Pejabat.
(4)	Dalamhal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakanpelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Penjelasan Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuanini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak,atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat Teguran, Surat Perintah PenagihanSeketika dan Sekaligus. Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan HargaLimit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak mengajukan permohonan penggantiansurat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain,penggantiannya diberikan dalam bentuk salinan atau turunan yang ditandatanganioleh Pejabat.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Pengertian ditundauntuk sementara waktu adalah ditunda hingga Pejabat membetulkan kesalahannyaatau mengganti dokumen penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahanatau kekeliruan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

(1)	Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperolehkeputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajakmenjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak,Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalianbarang yang telah dilelang.
(2)	Pejabatmengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan

Penjelasan Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan inidimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pembelibarang sitaan melalui penjualan secara lelang.

Ayat (2)

Dalam hal barang yang dimiliki olehPenanggung Pajak telah dilelang dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atauputusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihilsehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksudhanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Pasal 41

(1)	Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsasebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
(2)	Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menundakewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
(3)	Gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1)tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Penjelasan Pasal 41

Cukup Jelas

BABVIIA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

(1)	PenanggungPajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda palingbanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2)	Apabilapihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan dendapaling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaranuntuk Masa Pajak yang sama.
(3)	Setiaporang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yangdilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangiatau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yangdilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggudan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41A

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihakdalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya,huruf c adalah bursa efek, huruf d adalahPejabat, huruf e adalah Notaris dan debitur, dan huruf f adalah Notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Undang-undang ini dapatdisebut Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak denganSurat Paksa.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlakupada tanggal 1 Januari 2001.

UNDANG-UNDANG BPHTB

2010-11-29T21:46:00.000+08:00

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG UNDANG MENGENAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
2.	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3.	Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4.	Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
5.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
6.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
7.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
8.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.
9.	Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk olehMenteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
10.	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
11.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12.	Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)	Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2)	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
	a.	pemindahan hak karena:
		1.	jual beli;
		2.	tukar-menukar;
		3.	hibah;
		4.	hibah wasiat;
		5.	waris;
		6.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
		7.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
		8.	penunjukan pembeli dalam lelang;
		9.	pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
		10.	penggabungan usaha;
		11.	peleburan usaha;
		12.	pemekaran usaha;
		13.	hadiah.
	b.	pemberian hak baru karena:
		1.	kelanjutan pelepasan hak;
		2.	di luar pelepasan hak.
(3)	Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
	a.	hak milik;
	b.	hak guna usaha;menerbitkan:
	c.	hak guna bangunan;
	d.	hak pakai;
	e.	hak milik atas satuan rumah susun;
	f.	hak pengelolaan.”

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1)	Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
	a.	perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
	b.	Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
	c.	badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
	d.	orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
	e.	orang pribadi atau badan karena wakaf;
	f.	orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
(2)	Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1.	Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2.	Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain berisi tata cara menghitung besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas objek pajak yang diperoleh karena waris.

BAB III

SUBJEK PAJAK

Pasal 4

(1)	Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
(2)	Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 4

Cukup jelas

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Penjelasan Pasal 5

Cukup jelas

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)	Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)	Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
	a.	jual beli adalah harga transaksi;
	b.	tukar-menukar adalah nilai pasar;
	c.	hibah adalah nilai pasar;
	d.	hibah wasiat adalah nilai pasar;
	e.	waris adalah nilai pasar;
	f.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
	g.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
	h.	peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
	i.	pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
	j.	pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
	k.	penggabungan usaha adalah nilai pasar;
	l.	peleburan usaha adalah nilai pasar;
	m.	pemekaran usaha adalah nilai pasar;
	n.	hadiah adalah nilai pasar;
	o.	penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
(3)	Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)	Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh :

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

(1)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)

Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Contoh:

1.	Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak “A” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “AA” dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “AA” ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.	Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak “B” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “AA” dengan NPOP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “AA” ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3.	Pada tanggal 2 Maret 2001, Wajib Pajak “C” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NPOP Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPKP adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4.	Pada tanggal 2 Februari 2001, Wajib Pajak orang pribadi “D” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NPOP Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ayat (2)

Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain :

1.	NPOPTKP ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah;
2.	NPOPTKP dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional.

Pasal 8

(1)	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
(2)	Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak ….	Rp35.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ………………	Rp30.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 5.000.000,00
Pajak yang terutang = 5% x Rp5.000.000,00 = Rp250.000,00

BAB VI

SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 9

(1)	Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:
	a.	jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	b.	tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	c.	hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	d.	waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
	e.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	f.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	g.	lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
	h.	putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
	i.	hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
	j.	pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
	k.	pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
	l.	penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	m.	peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
	n.	pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
	o.	hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
(2)	Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)	Tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

BAB VII

PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN

Pasal 10

(1)	Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
(2)	Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3)	Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Menurut ketentuan ini bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Ayat (2)

Contoh :

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 1998.

Nilai Perolehan Objek Pajak …………	Rp110.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak …………………………	Rp 30.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 80.000.000,00
Pajak yang terutang = 5% x Rp80.000.000,00 = Rp 4.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1998, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp160.000.000,00 maka pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak …………	Rp160.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak …………………………	Rp 30.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp130.000.000,00
Pajak yang seharusnya terutang =
5% x Rp130.000.000,00 =	Rp 6.500.000,00
Pajak yang telah dibayar …………… .	Rp 4.000.000,00 (-)
Pajak yang kurang dibayar……………	Rp 2.500.000,00

Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 1998 sampai dengan 30 Desember 1998 = 10 x 2% x Rp2.500.000,00 = Rp500.000,00

Jadi, jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.500.000,00 + Rp500.000,00 = Rp3.000.000,00

Pasal 12

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Contoh sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2), 5 (lima) tahun kemudian, yaitu pada tahun pajak 2003, kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Penerbitan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak yaitu 29 Maret 2003, dan bukan 30 Desember 2003.

Ayat (2)

Contoh :

Pada tahun pajak 2003, dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain diperoleh data baru bahwa nilai perolehan objek pajak sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) ternyata adalah Rp200.000.000,00 maka pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak …………	Rp200.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak …………………………	Rp 30.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp170.000.000,00
Pajak yang seharusnya terutang =
5% x Rp170.000.000,00 =	Rp 8.500.000,00
Pajak yang telah dibayar …………… .	Rp 6.500.000,00 (-)
Pajak yang kurang dibayar……………	Rp 2.000.000,00

Sanksi administrasi berupa kenaikan = 100% x Rp2.000.000,00 = Rp2.000.000,00

Jadi, jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp4.000.000,00

Pasal 13

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :
	a.	pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
	b.	dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
	c.	Wajib Pajak dikenakan sanksi adaministrasi berupa denda dan atau bunga.
(2)	Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)	Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pemeriksaan pada ayat ini adalah pemeriksaan kantor.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan karena :

a.	pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b.	pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung.

Contoh :

1.	Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak “A” terutang pajak sebesar Rp5.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp4.000.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan penghitungan sebagai berikut :
	Kekurangan bayar ……………………	Rp 1.000.000,00
	Bunga = 4 x 2% x Rp1.000.000,00 = …	Rp 80.000,00 (+)
	Jumlah yang harus dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 1.080.000,00
2.	Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Wajib Pajak “B” memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 1998. Berdasarkan pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disampaikan Wajib Pajak “B”, ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 23 September 1998 dengan penghitungan sebagai berikut :
	Kekurangan bayar ……………………	Rp 1.500.000,00
	Bunga = 4 x 2% x Rp1.500.000,00 =	Rp 120.000,00 (+)
	Jumlah yang harus dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 1.620.000,00

Ayat (3)

Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipersamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

Pasal 14

(1)	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
(2)	Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.
(3)	Tata cara penagihan pajak diatur dengan Keputusan Menteri

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penjelasan Pasal 15

Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN

Pasal 16

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
	a.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
	b.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
	c.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
	d.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(5)	Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
(6)	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
(7)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Pengertian di luar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak mengajukan keberatan yang bukan karena kesalahannya, misalnya, Wajib Pajak sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal.

Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak atas Surat Keberatan yang diajukan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)	Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
(3)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
(4)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut dikabulkan.

Pasal 18

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
(3)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Penjelasan Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:
	a.	kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, atau
	b.	kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, atau
	c.	tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.
(2)	Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Penjelasan Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh :

1.	Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;
2.	Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

Huruf b

Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh :

1.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
2.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
3.	Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf c

Contoh :

Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, antara lain, dalam hal :

a.	pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang;
b.	pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut batal.

Ayat (2)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa kurang bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau berupa lebih bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau mengukuhkan pajak yang terutang tetap dengan menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Pasal 22

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
	a.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
	b.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
(2)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar.
(4)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
(5)	Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah :

a.	pemeriksaan kantor;
b.	pemeriksaan lapangan.

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

BAB X

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 23

(1)	Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(1a)	Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
(2)	Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)	Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagian Daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut :

a.	bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), atau 20% (dua puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen);
b.	bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 64% (enam puluh empat persen), atau 80% (delapan puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

BAB XI

KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 24

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(2)	Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(2a)	Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3)	Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penjelasan Pasal 24

Ayat (1)

Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan menunjukkan aslinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Lelang Negara adalah Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah yang terjadi karena pemindahan hak atas tanah.

Pasal 25

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)	Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Contoh :

Semua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Februari 1998 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(2a)	Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2a), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)	Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3a)	Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)	Dihapus

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291 dengan segala perubahannya sepanjang mengenai pungutan Bea Balik Nama atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan atau bangunan, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

(Ketentuan Pasal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997)

Penjelasan Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 27A

Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penjelasan Pasal 27A

Cukup jelas

Catatan:

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. (Sesuai dengan Pasal 27B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000).

UNDANG UNDANG PBB

2010-11-29T21:34:00.000+08:00

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985)

Yang dimaksud dalam Undang-undangini dengan :

1.	Bumi adalah permukaan bumi dantubuh bumi yang ada dibawahnya;
2.	Bangunan adalah konstruksi teknikyang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3.	Nilai Jual Obyek Pajak adalahharga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secarawajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual ObyekPajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis,atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
4.	Surat Pemberitahuan Obyek Pajakadalah suratyang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurutketentuan undang-undang ini;
5.	Surat Pemberitahuan PajakTerhutang adalah suratyang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnyapajak terhutang kepada wajib pajak;

Penjelasan Pasal 1

Angka 1

Permukaan bumi meliputi tanah danperairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Angka 2

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

-	jalan lingkungan yang terletakdalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, danlain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
-	jalan TOL;
-	kolam renang;
-	pagar mewah;
-	tempat olah raga;
-	galangan kapal, dermaga;
-	taman mewah;
-	tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak;
-	fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Angka 3

Yang dimaksud dengan :

-	Perbandingan harga dengan objeklain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatuobjek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenisyang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui hargajualnya.
-	Nilai perolehan baru, adalahsuatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan caramenghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebutpada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisifisik objek tersebut.
-	Nilai jual pengganti, adalahsuatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yangberdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

BAB II
OBYEK PAJAK

Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Yang menjadi obyek pajak adalahbumi dan/atau bangunan.
(2)	Klasifikasi obyek pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasibumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnyadan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajakterhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikanfaktor-faktor sebagai berikut :

1.	letak;
2.	peruntukan;
3.	pemanfaatan;
4.	kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikanfaktor-faktor sebagai berikut :

1.	bahan yang digunakan;
2.	rekayasa;
3.	letak;
4.	kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pasal 3

(1)	Obyek Pajak yang tidak dikenakanPajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : (UU No 12 Tahun 1985)
	a.	digunakan semata-mata untuk melayanikepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dankebudayaan nasional, yang tidak dimaksud-kan untuk memperoleh keuntungan.
	b.	digunakan untuk kuburan,peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
	c.	merupakan hutan lindung, hutansuaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasaioleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
	d.	digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulatberdasarkan asas perlakuan timbal balik.
	e.	digunakan oleh badan atau perwakilanorganisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(2)	Objek pajak yang digunakan oleh negarauntuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah. (UU No 12 Tahun 1985)
(3)	Besarnya Nilai Jual Objek PajakTidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (UU No 12 Tahun 1994)
(4)	Penyesuaian besarnya Nilai JualObjek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkanoleh Menteri Keuangan. (UU No 12 Tahun 1994)

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidakdimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakanuntuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencarikeuntungan. Halini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasardan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasukpengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undangNomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh :

-	pesantren atau sejenis denganitu;
-	madrasah;
-	tanah wakaf;
-	rumah sakit umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek pajak dalamayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagianbesar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara laindipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar PemerintahPusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaranPajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangandan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantungpada perjanjian yang diadakan.

Ayat (3)

Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek PajakTidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan jutarupiah).

Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa ObjekPajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satuObjek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetapdikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :

Seorang Wajib Pajak hanyamepunyai Objek Pajak berupa berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :

-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 3.000.000,00
-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 8.000.000,00

Karena Nilai Jual Objek Pajakberada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajaktersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagaiberikut :

a.	Desa A
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 8.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak Tidak KenaPajak	Rp 5.000.000,00
	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 8.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 5.000.000,00 (+)
	-	Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasarpengenaan pajak	Rp13.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 8.000.000,00 (-)
	-	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak	Rp 5.000.000,00
b.	Desa B
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 5.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 3.000.000,00
	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 5.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 3.000.000,00 (+)
	-	Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar pengenaan pajak	Rp 8.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 0,00 (-)
	-	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak	Rp 8.000.000,00

Untuk Objek Pajak di Desa B,tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajaktelah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

a.	Objek I
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 4.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 2.000.000,00
	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 4.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 2.000.000,00 (+)
	-	Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar pengenaan pajak	Rp 6.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 8.000.000,00 (-)

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai JualObjek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan PajakBumi dan Bangunan.

b.	Objek II
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 4.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 1.000.000,00
	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :
	-	Nilai Jual Objek Pajak Bumi	Rp 4.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 1.000.000,00 (+)
	-	Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar pengenaan pajak	Rp 5.000.000,00
	-	Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak	Rp 0,00 (-)
	-	Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak	Rp 5.000.000,00

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangandiberikan wewenang untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak KenaPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembanganekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

BAB III
SUBYEK PAJAK

Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Yang menjadi subyek pajak adalahorang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ataumemperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ataumemperoleh manfaat atas bangunan.
(2)	Subyek pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajakmenurut Undang-undang ini.
(3)	Dalam hal atas suatu obyek pajak belumjelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkansubyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
(4)	Subyek pajak yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secaratertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadapobyek pajak dimaksud.
(5)	Bila keterangan yang diajukanoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka DirekturJenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangandimaksud.
(6)	Bila keterangan yang diajukan itutidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertaialasan-alasannya.
(7)	Apabila setelah jangka waktu satubulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yangdiajukan itu dianggap disetujui.

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Tanda pembayaran/pelunasan pajakbukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Katentuan ini memberikan kewenangankepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak sebagai wajibpajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.

Contoh:

1.	Subjek pajak bernama A yang memanfaatkanatau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukankarena sesuatu hak berdasarkan Undang-undang atau bukan karena perjanjianmaka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/ataubangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
2.	Suatu objek pajak yang masihdalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yangmemanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajibpajak.
3.	Subjek pajak dalam waktu yang lamaberada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajaktersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuksebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur JenderalPajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Berdasarkan ketentuan dalam ayatini, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, makaketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkankeputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

BAB IV
TARIF PAJAK

Pasal 5 (UU No 12 Tahun 1985)

Tarif pajak yang dikenakan atas obyekpajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

Penjelasan Pasal 5

Cukup jelas

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Dasar pengenaan pajak adalahNilai Jual Obyek Pajak.
(2)	Besarnya Nilai Jual Obyek Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh MenteriKeuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai denganperkembangan daerahnya.
(3)	Dasar penghitungan pajak adalahNilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluhpersen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyekpajak.
(4)	Besarnya persentase Nilai Jual KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual ObjekPajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentuyang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan Nilai Jual ObjekPajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual,Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas selfassessment.

Ayat (3)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak(assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasarpenghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh:

1.	Nilai jual suatu objek pajaksebesar Rp 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% makabesarnya Nilai Jual Kena Pajak 20% x Rp 1.000.000,00 = Rp 200.000,00
2.	Nilai jual suatu objek pajaksebesar Rp 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% makabesarnya Nilai Jual Kena Pajak 50% x Rp 1.000.000,00 = Rp 500.000,00

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7 (UU No 12 Tahun 1985)

Besarnya pajak yang terhutangdihitung dengan cara mengalikan tarif pajak denganNilai Jual Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajakdikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajaksebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai Obyek Pajak berupa :
-	Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp.300.000/m2
-	Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp.350.000/m2;
-	Taman mewah seluas 200 m2 dengannilai jual Rp. 50.000/m2;
-	Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000/m2;

Persentase Nilai Jual Kena Pajakmisalnya 20%.

Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :

1.	Nilai jual tanah : 800 xRp.300.000,00				=	Rp. 240.000.000,00
	Nilai jual bangunan :
	a.	Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00	=	Rp. 140.000.000,00
	b.	Taman Mewah 200 x Rp. 50.000,00	=	Rp. 10.000.000,00
	c.	Pagar mewah (120 x 1,5) x Rp. 175.000,00	=	Rp. 31.500.000,00 (+)
				Rp. 181.500.000,00
		Batas nilai jual bangunan Tidak Kena Pajak	=	Rp. 2.000.000,00 (-)
		Nilai jual bangunan			=	Rp. 179.500.000,00 (+)
		Nilai jual tanah dan bangunan			=	Rp. 419.500.000,00

2.	Besarnya Pajak Bumi dan Bangunanyang terhutang :
	a.	Atas tanah	=	0,5% x 20% x Rp.240.000.000,00	=	Rp. 240.000,00
	b.	Atas bangunan	=	0,5% x 20% x Rp.179.000.000,00	=	Rp. 179.500,00 (+)
		Jumlah pajak yang terhutang			=	Rp. 419.500,00

BAB VI
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 8 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Tahun pajak adalah jangka waktusatu tahun takwim.
(2)	Saat yang menentukan pajak yang terhutangadalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3)	Tempat pajak yang terhutang :
	a.	untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus IbukotaJakarta;
	b.	untuk daerah lainnya, di wilayah KabupatenDaerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II;
	Yang meliputi letak obyek pajak

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun takwimadalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Karena tahun pajak dimulai padatanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakansaat yang menentukan pajak yang terhutang.

Contoh :

a.	Objek pajak pada tanggal 1Januari 1986 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 1986bangunannya terbakar, maka pajak yang terhutang tetap berdasarkan keadaanobjek pajak pada tanggal 1 Januari 1986, yaitu keadaan sebelum bangunan ituterbakar.
b.	Objek pajak pada tanggal 1Januari 1986 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telahberdiri suatu bangunan, maka pajak yang terhutang untuk tahun 1986 tetapdikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 1986. Sedangkanbangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1987.

Ayat (3)

Tempat pajak yang terhutang untukKotamadya Batam, di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Dalam rangka pendataan, subyekpajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat PemberitahuanObyek Pajak.
(2)	Surat Pemberitahuan Obyek Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, danlengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajakyang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak olehsubyek pajak.
(3)	Pelaksanaan dan tata carapendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akandiberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan dikembali kepadaDirektorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajibmendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerimaSPOP maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat JenderalPajak

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah :

Jelas, dimaksudkan agar penulisandata yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuatsedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikannegara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkanharus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/ataubangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengankolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)

Berdasarkan Surat PemberitahuanObyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur JenderalPajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

(2)

Direktur Jenderal Pajak dapatmengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

a.	apabila Surat PemberitahuanObyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimanaditentukan dalam Surat Tegoran;
b.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaanatau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlahpajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yangdisampaikan oleh wajib pajak.

(3)

Jumlah pajak yang terhutang dalamSurat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalahpokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitungdari pokok pajak.

(4)

Jumlah pajak yang terhutang dalamSurat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalahselisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkanSurat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (duapuluh limapersen) dari selisih pajak yang terhutang.

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkanatas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajakSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data objekpajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini memberi wewenangkepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimanamestinya.

Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, Wajib Pajak yang tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya, walaupun sudahditegor secara tertulis juga tidak disampaikan dalam jangka waktu yangditentukan dalam Surat Tegoran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakansanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajakternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SuratPemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat PemberitahuanObjek Pajak yang disampaikan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkanSurat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan inidikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakanterhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagaitambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) daripokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak ini,berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objekpajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yangdikenakan kepada wajib pajak.

Contoh :

Wajib pajak A tidak menyampaikanSPOP. Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang berisi :

-	Obyek Pajak dengan luas dan nilai jual.
-	luas Obyek Pajak menurut SPOP.
-	pokok pajak	=	Rp. 1.000.000,00
-	Sanksi administrasi = 25% x Rp. 1.000.000,00	=	Rp. 250.000,00
-	Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP	=	Rp. 1.250.000,00

Ayat (4)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakanterhadap wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak sesuaidengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitusebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang dalam SuratPemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung berdasarkan Surat PemberitahuanObjek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT	=	Rp. 1.000.000,00
Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terhutangdalam SKP	=	Rp. 1.500.000,00
Selisih	=	Rp. 500.000,00
Denda administrasi 25% x Rp. 500.000,00	=	Rp. 125.000,00
Jumlah pajak terhutang dalam SKP	=	Rp. 625.000,00
Adapun jumlah pajak yang terhutang sebesar	=	Rp. 1.000.000,00

Jumlah yang tercantum dalam SuratPemberitahuan Pajak Terhutang, apabila belum dilunasi wajib pajak, penagihannyadilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Pajak yang terhutang berdasarkanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SuratPemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
(2)	Pajak yang terhutang berdasarkanSurat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat(4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggalditerimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
(3)	Pajak yang terhutang yang padasaat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakandenda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saatjatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan.
(4)	Denda administrasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurangdibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasiselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat TagihanPajak oleh wajib pajak.
(5)	Pajak yang terhutang dibayar diBank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan.
(6)	Tata Cara pembayaran danpenagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Apabila SPPT diterima oleh wajibpajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31Agustus 1986.

Ayat (2)

Contoh:

Apabila SKP diterima oleh wajibpajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31Maret 1986.

Ayat (3)

Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuhtempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2%(dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebutuntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian daribulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh wajib pajak padatanggal 1 Maret 1986 dengan pajak terhutang sebesar Rp 100.000,00 (seratus riburupiah). Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1September 1986. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan dendaadministrasi sebesar 2% (dua persen) yakni: 2% x Rp 100.000,00 = Rp 2.000,00.

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1September 1986 adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 1.000.000,00 + Rp 2.000,00 =Rp102.000,00

Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknyapada tanggal 10 Oktober 1986, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakandenda 2 x 2% dari pokok pajak, yakni 4% x Rp 100.000,00 = Rp 4.000,00

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10Oktober 1986 adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 1.000.000,00 + Rp 4.000,00 =Rp104.000,00

Ayat (4)

Menurut ketentuan ini denda administrasidan pokok pajak seperti tersebut pada contoh penjelasan ayat (3), ditagihdengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam jangkawaktu satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12 (UU No 12 Tahun 1985)

SuratPemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajakmerupakan dasar penagihan pajak.

Penjelasan Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 (UU No 12 Tahun 1985)

Jumlah pajak yangterhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunyadapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penjelasan Pasal 13

Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelahjatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksayang saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang PenagihanPajak Negara dengan Surat Paksa. (UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak dengan Surat Paksa s.t.d.d. UU Nomor 19 Tahun 2000)

Pasal 14 (UU No 12 Tahun 1985)

Menteri Keuangandapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala DaerahTingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Penjelasan Pasal 14

Pelimpahan kewenangan penagihanpajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanyasebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penetapan pajakyang terhutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukankeberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :

a.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
b.	Surat Ketetapan Pajak.

(2)

Keberatan diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) olehwajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktuitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)

Tanda penerimaan Surat keberatan yangdiberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu danatau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tandabukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

(5)

Apabila diminta oleh wajib pajakuntuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikansecara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menundakewajiban membayar pajak.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang danSurat Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatantersendiri untuk setiap tahun pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukupkepada wajib pajak untuk mempersiapkan surat keberatan besertaalasan-alasannya.

Apabila ternyata batas waktu 3(tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya (force mayeur) maka tenggang waktu tersebut masih dapatdipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangkawaktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatanditerima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)	Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajakdapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
(3)	Keputusan Direktur Jenderal Pajakatas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak ataumenambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
(4)	Dalam hal wajib pajak mengajukankeberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hurufa, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaranketetapan pajak tersebut.
(5)	Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberisuatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini mengharuskan wajib pajakmembuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukankeberatan terhadap ketetapan secara jabatan. Apabila wajibpajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secarajabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumbagi wajib pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejaktanggal diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikeputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut diterima.

Pasa1 17 (UU No 12 tahun 1994)

Dihapus

Penjelasan Pasal 17

Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumidan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 3566).

(UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun2000) (KEP-59/PJ./2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian KeberatanPBB)

BAB X
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 18 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)	Hasil penerimaan pajak merupakanpenerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah denganimbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untukPemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaipendapatan daerah yang bersangkutan.
(2)	Bagian penerimaan PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepadaPemerintah Daerah Tingkat II.
(3)	Imbangan pembagian hasilpenerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena penerimaan pajak inidiarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II yang bersangkutan,maka sebagian besar penerimaan pajak ini diberikan kepada Daerah Tingkat II.

Ayat (3)

Cukup jelas

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)

Menteri Keuangan dapat memberikanpengurangan pajak yang terhutang :

a.	karena kondisi tertentu obyekpajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebabtertentu lainnya;
b.	dalam hal obyek pajak terkenabencana alam atau sebab lain yang diluar biasa.

(2)

Ketentuan mengenai pemberianpengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh MenteriKeuangan.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengansubjek pajak dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yangsangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasi atau dimilikioleh golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat akibatperubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta yang pemanfaatannyabelum sesuai dengan peruntukan lingkungan.

huruf b

-	Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempabumi, banjir, tanah longsor.
-	Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasaadalah seperti :
	-	kebakaran;
	-	kekeringan;
	-	wabah penyakit tanaman;
	-	hama tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20 (UU No 12 Tahun 1985)

Atas permintaan wajibpajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karenahal-hal tertentu.

Penjelasan Pasal 20

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untukmeminta pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(3), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhdenda administrasi dimaksud.

Pasal 21 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)

Pajak yang dalam jabatannya atautugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak, wajib :

a.	menyampaikan laporan bulananmengenai semua mutasi dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertuliskepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyekpajak;
b.	memberikan keterangan yang diperlukanatas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Kewajiban memberikan keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lainyang ada hubungannya dengan obyek pajak.

(3)

Dalam hal pejabat sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegangrahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjangmenyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.

(4)

Tata cara penyampaian laporan danpermintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaturoleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

-	Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsungdengan Obyek Pajak adalah : Camat, sebagai PejabatPembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat PembuatAkta Tanah.
-	Laporan tertulis mutasi obyek pajak misalnyaantara lain jual beli, hibah, warisan, harus disampaikankepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak ObyekPajak.

Ayat (2)

Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain: Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat DinasPengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22 (UU No 12 Tahun 1985)

Pejabat yangtidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 22

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabatdalam pasal ini antara lain : Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, StaatsbladNomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Pasal 23 (UU No 12 Tahun 1994)

Terhadap hal-hal yang tidak diatursecara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturanperundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 23

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnyaadalah antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan PajakNegara dengan Surat Paksa

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24 (UU No 12 Tahun 1985)

Barang siapa karena kealpaannya :

a.	tidak mengembalikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
b.	menyampaikan Surat PemberitahuanObyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ataumelampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidanadengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dendasetinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 24

Kealpaan sebagaimana dimaksud dalampasal ini berarti tidak sengaja, lalai, dan kurang hati-hati sehingga perbuatantersebut mengakibatkan kerugian pada Negara.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak harusdikembalikan/disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat pemberitahuan Objek Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 25 (UU No 12 Tahun 1985)

(1)

Barang siapa dengan sengaja :

a.	tidakmengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak;
b.	menyampaikan SuratPemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkapdan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
c.	memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumenlain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
d.	tidak memperlihatkan atau tidakmeminjamkan suratatau dokumen lainnya;
e.	tidak menunjukkan data atautidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau dendasetinggi-tingginya sebesar 5 (lima)kali pajak yang terhutang.

(2)

Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutanyang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan hurufe, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau dendasetinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua jutarupiah).

(3)

Ancaman pidana sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagitindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitungsejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yangdijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimanadimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindak pidanakejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukan wajibpajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsungatau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya.

Ayat (3)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidanaperpajakan maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalanisebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnyadenda, dikenakan pidana lebih berat ialah 2 (dua) kali lipat dari ancamanpidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26 (UU No 12 Tahun 1985)

Tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10(sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 (UU No 12 Tahun 1985)

Dihapus

Penjelasan Pasal 27

Cukup jelas

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28 (UU No 12 Tahun 1985)

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda),Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutanguntuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Penjelasan Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29 (UU No 12 Tahun 1985)

Dengan berlakunya Undang-undangini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran Pembangunan Daerah(Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahunn 1959 tentang Pajak HasilBumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidakbertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baruberdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 (UU No 12 Tahun 1985)

Terhadap obyek pajak dalam bidang penambanganminyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya, sehubungan denganKontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku pada saat iniberlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda)berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak BagiHasil yang masih berlaku.

Penjelasan Pasal 30

Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap objekpajak yang digunakan dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil dalambidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnyayang perjanjiannya ditandatangani sejak berlakunya Undang-undang ini yaitutanggal 1 Januari 1986, sedangkan untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasilyang telah ada tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KontrakKarya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 (UU No 12 tahun 1985)

Undang-undang inimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganPenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 29

Cukup jelas

Catatan:

Dengan berlakunya Undang-undangNomor 12 Tahun 1994, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumidan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

(Sesuai dengan bunyi Pasal IIUndang-undang Nomor 12 Tahun 1994).