JAKARTA. Bank Indonesia (BI) berniat mengusulkan beberapa insentif pajak yang bisa dinikmati oleh industri perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan industri perbankan syariah bisa lebih terdorong.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menuturkan, undang-undang yang ada saat ini sejatinya sudah cukup memberikan kejelasan atas status pajak beberapa produk-produk syariah. Namun, undang-undang tersebut baru sebatas memberikan persamaan perlakuan alias tax neutrality. Sedangkan bentuk insentif pajak khusus bagi produk perbankan syariah sejauh ini belum ada.

"Beberapa insentif barangkali bisa diberikan atau yang hendak kami usulkan untuk produk-produk tertentu di bank syariah yang akan kita buktikan melalui riset risikonya rendah, jadi nanti selain kami turunkan ATMR nya apa bisa juga pajaknya diturunkan sehingga benar-benar jelas keberpihakannya. Mungkin itu yang akan kami usulkan (pada pemerintah)," ujar Halim di Jakarta, Rabu (24/11).

Halim menilai, dengan adanya pemberian insentif pajak untuk industri perbankan syariah, dia yakin ini bisa memberikan dorongan besar agar perbankan syariah semakin berkembang. BI pada dasarnya, kata Halim, ingin agar upaya pendorongan perbankan syariah dan ekonomi syariah bisa menjadi agenda nasional. Dus, ini memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tak terkecuali pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur masalah perpajakan.

Kontanonline.com, 24 Nopember 2010

JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menekan kebocoran penerimaan pajak. Upaya terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengatasi kebocoran adalah mengintegrasikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke sistem lelang online atau e-pengadaan pemerintah (SePP).

Untuk merealisasikannya, Ditjen Pajak menggandeng Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementrian komunikasi dan Informatika (Kominfo). Maklum, Kominfo yang berwenang tentang sistem SePP. Keduanya telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) soal integrasi itu. Dengan MoU ini, Ditjen Pajak berharap bisa mencegah kebocoran penerimaan karena proses tender yang tidak normal.
Ditjen Pajak M. Tjiptardjo yakin, kerjasama ini merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk bertukar data dan informasi. Sehingga, data yang dimiliki Ditjen Aplikasi Telematika, seperti data peserta lelang, instansi penyedia lelang, nilai kontrak dan pemenang lelang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pajak.
Tjiptardjo mengatakan, ia belum tahu persis berapa sebenarnya kebocoran penerimaan pajak dari pajak atas belanja barang dan modal pemerintah saat ini. "Saya tidak bisa bicara karena harus ada datanya, tetapi kalau pengamat menyebut ada 30%-an,"katanya, kemarin (25/11).
Ia bilang, integrasi data ini merupakan langkah awal pengembangan interoperabilitas nasional. Melalui interoperabilitas sistem yang terintegrasi, proses verifikasi data NPWP penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara online. Disamping itu, Ditjen Pajak pun bisa mendapat informasi nilai pengadaan serta pemenang tender. "Data itu nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pajak serta melakukan verifikasi pada saat perusahaan pemenang tender membayar pajak,"kata Tjiptardjo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menambahkan, proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui transaksi elektronik sangat transparan. Proses pengadaan barang dan jasa dengan elektronik ini akan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini nantinya bisa mendorong penerimaan pajak,"ucapnya.

Saat ini baru lima instansi yang aktif memanfaatkan SePP dalam pengadaan barang/jasa. Mereka adalah Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan PT Taspen. Total nilai pengadaan melalui SePP per 19 November 2010 tercatat Rp 17,2 triliun. Adapun penyedia barang/jasa yang telah terdaftar untuk ikut paket pengadaan berjumlah 3.481 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi.

Harian Kontan, 26 Nopember 2010

JAKARTA - Perkembangan perekonomian menempatkan dunia usaha kita seperti sapi perah. Pajak berganda tampak menjadi momok yang menahan laju pertumbuhan dunia usaha. "Kita disuruh bekerja, merekrut tenaga kerja, berjuang untuk eksis, tetapi di kejar-kejar pajak ini-pajak itu. Itu overlapping, namanya pajak berganda," ungkap Ketua Komite Tetap Bidang Investasi Kadin indonesia, Muhammad Solikin saat dihubungi okezone akhir pekan lalu.

Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena terdapat sistem tax holiday. Tax holiday, merupakan pemberian insentif penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Namun sistem ini belum dapat diterapkan di Indonesia. Padahal pemberian insentif ini dinilai dapat mendorong laju investasi.

"Saat ini pemerintah hanya memikirkan keuntungan langsung. Padahal dengan tax holiday keuntungannya besar untuk jangka panjang. Kita korbankan pajak lima tahun saja misalnya, berapa karyawan yang anaknya bisa makan atau beli susu dari uang perusahaan?" tanyanya.

Tax holiday juga dapat mengembangkan perusahaan karena bisa menggaet investor. "Sebenernya pemerintah tidak cermat memandang hal ini, tax holiday tidak haram bagi negara kita, di negara lain juga berlaku," imbuhnya.

"Kita saja kalau ingin menarik gadis cantik, ya kita harus pakai modal kan? Harus berkorban dulu biar dapat cewek cantik, begitu juga dengan investor," tambahnya.

Tax holiday, lanjutnya memang harus dibicarakan secara rasional, faktual, dan implementatif. "Sekarang ini pemerintah bisanya cuma konsep doang, konsep soal butuh investor. Tapi kenyataannya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Di Negara ini investornya dibunuh, kalo tax holiday kan harusnya service buat investor, sebagai pnghargaan buat mereka untuk tertarik datang ke indonesia," pungkasnya.

okezone.com, 28 Nopember 2010