Jawa Pos, 25 April 2009
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera membuat kriteria dan mendata negara-negara yang masuk kategori tax haven (surga pajak). DJP juga tengah menyiapkan aturan tentang hubungan perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kelonggaran pajak itu.
Dengan begitu, korporasi di Indonesia akan sulit memanfaatkan negara tax haven untuk mengurangi pembayaran pajaknya. ''Masih sedang kita finalisasi, nanti kita rilis. Undang-Undang kita tidak cukup lebar memberikan ruang apa saja yang nanti bisa kita atur lebih lanjut,'' kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Kantor Depkeu, Jakarta, kemarin (24/3).
Menurut Darmin, kriteria mengenai tax haven bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dia mencontohkan, satu negara A menetapkan tarif pajak 50 persen atau kurang. Lalu, pemerintah negara itu menyatakan negara yang pajaknya lebih rendah dari itu masuk kategori tax haven. Tetapi, ada juga negara B yang menyatakan tax haven di bawah 60 persen.
''Jepang dan Korea tidak pakai persentase. Tapi, mereka bilang jika kurang 50 persen tarifnya, masuk tax haven,'' ujarnya. ''Kita masih pertimbangkan antara persentase dan tariff. Sedang kita finalisasi,'' lanjut Darmin.
Namun, Darmin mengakui UU di Indonesia belum rinci menjelaskan itu. Dalam penyusunan peraturan tersebut, perlu diatur lebih lanjut negara-negara yang bisa masuk tax haven.
Untuk memantau penghindaran pajak, DJP juga menempatkan intelijen pajak di negara-negara yang punya banyak hubungan investasi dengan Indonesia. ''Kami sudah kirimkan surat ke menteri keuangan untuk menempatkan petugas pajak di beberapa ibu kota negara di dunia,'' katanya.
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera membuat kriteria dan mendata negara-negara yang masuk kategori tax haven (surga pajak). DJP juga tengah menyiapkan aturan tentang hubungan perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kelonggaran pajak itu.
Dengan begitu, korporasi di Indonesia akan sulit memanfaatkan negara tax haven untuk mengurangi pembayaran pajaknya. ''Masih sedang kita finalisasi, nanti kita rilis. Undang-Undang kita tidak cukup lebar memberikan ruang apa saja yang nanti bisa kita atur lebih lanjut,'' kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Kantor Depkeu, Jakarta, kemarin (24/3).
Menurut Darmin, kriteria mengenai tax haven bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dia mencontohkan, satu negara A menetapkan tarif pajak 50 persen atau kurang. Lalu, pemerintah negara itu menyatakan negara yang pajaknya lebih rendah dari itu masuk kategori tax haven. Tetapi, ada juga negara B yang menyatakan tax haven di bawah 60 persen.
''Jepang dan Korea tidak pakai persentase. Tapi, mereka bilang jika kurang 50 persen tarifnya, masuk tax haven,'' ujarnya. ''Kita masih pertimbangkan antara persentase dan tariff. Sedang kita finalisasi,'' lanjut Darmin.
Namun, Darmin mengakui UU di Indonesia belum rinci menjelaskan itu. Dalam penyusunan peraturan tersebut, perlu diatur lebih lanjut negara-negara yang bisa masuk tax haven.
Untuk memantau penghindaran pajak, DJP juga menempatkan intelijen pajak di negara-negara yang punya banyak hubungan investasi dengan Indonesia. ''Kami sudah kirimkan surat ke menteri keuangan untuk menempatkan petugas pajak di beberapa ibu kota negara di dunia,'' katanya.
Posting Komentar
Coret Coret di Sini Gak ada salahnya Kan????